Sebanyak 101 item atau buku ditemukan

Tinjauan filosofis tentang Pancasila sebagai filsafat

Individualisme dalam bentuknya yang murni individualisme tidak lagi
dipergunakan orang karena sekarang sudah berkembang paham tanggung
jawab sosial di negara-negara liberal. Faham Colectivisme atau faham komunis
dewasa ini mengalami krisis hebat. Sedangkan kita yang mencoba menerapkan
semangat kekeluargaan (semangat faham integralistik) yang terwujud dalam
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, sejak tahun 1965
berhasil mewujudkan ...

Filsafat Pancasila

sebuah pendekatan sosio-budaya

Di sini letak perbedaan Wawasan Pancasila dengan Demokrasi Liberal, yang
mementingkan kehendak mayoritas. Menurut paham Demokrasi Liberal,
minoritas itu sesat, oleh karena itu minoritas harus dididik agar memahami
kehendak sejati, yakni kehendak mayoritas. Demikian penjelasan bapak
Demokrasi Liberal, J.J. Rousseau. Karena kepentingan umum diutamakan, maka
ciri dasar dari usaha mewujudkan kepentingan umum ini adalah melakukan
pemerataan di segala ...

Proses kembali kepada djiwa proklamasi 1945

Apakah demokrasi terpimpin itu?

Saudara adalah pemimpin dari rumah tangga saudara; saudara djuga pemimpin
dari Swatantra tingkat satu; saudara adalah pemimpin dari rumah- tangga
saudara; saudara djuga pemimpin dari seluruh Divisi Diponegoro; akupun
penrmpin. Tiap2 manusia adalah pemimpin didalam lingkungan sendiri2 dan
menurut firman Allah S.W.T. tiap2 manusia manusia nanti akan dita- n'a tentang
gembalaannja : Dan saja berkata, Insja Allah S.W.T. saja akan memberi
pertanggungan d'awab ...

Jati diri bangsa Indonesia menuju Indonesia jaya

On Pancasila as national identity and state philosophy of Indonesia.

On Pancasila as national identity and state philosophy of Indonesia.

Pandangan cendekiawan Muslim terhadap

Living by the percept of Pancasila: Islamic viewpoint.

dapat tentang apa itu negara Islam, kriteria negara Islam menurut Masyumi dan
pelaksanaan Syari'at di Negara Pancasila. B. PANDANGAN CENDEKIAWAN
MUSLIM TERHADAP PANCASILA 60 Pendapat Endang Saifuddin Anshari, dan
Notbnegoro mengenai Pancasila. Mengapa Notonegoro ... dari pada semua
pendapat ini? C. ARGUMENTASI CENDEKIAWAN MUSLIM TIDAK
MENYETUJUI P4 66 Alasan A. M. Fatwa, Tonny Ardie, dan Abdul Qadir Djaelani
tidak menyetujui P4.

Ilmu ekonomi, ilmu sosial dan keadilan

analisa trans-disiplin dalam rangka mendalami sistem Ekonomi Pancasila

Towards an Indonesian economic system based on the ideas of Pancasila ; a cross discipline analysis.

Ekonomi dan Ekonomi Pertanian Dalam uraian di atas kita belum menyebutkan
adanya spesialisasi dalam ilmu ekonomi kecuali adanya ilmu ekonomi
kelembagaan yang mengritik ilmu ekonomi konvensional. Selain itu cabang
spesialisasi yang berkembang pesat sejak awal abad 20 terutama di Amerika
Serikat adalah ekonomi pertanian (agricultural economics) yang di Eropa sering
juga disebut rural economics. Perkembangan cabang ilmu ini sebagai profesi
terbukti antara lain ...

Ungkapan tradisional yang berkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila daerah Jawa Timur

Rahmat Miskan Pria Malang, 1944 Jawa Islam Seniman Ludruk Sekolah Dasar
Jawa/Indonesia Panggung Reja, Kepanjen, Malang. Siti Fatimah Wanita Malang,
1941 Jawa Islam Waranggana Sekolah Dasar Jawa/Indonesia Panggung Reja, ...

Materi santi aji untak santi ajiwan

adalah trab:an kamba Sendiri, sebab dia ter.. akui bahwa dia belum pern h
melalui.an ibadah hadji ketauan Sutji. 'j:Ci. sebutan uadji jitu. hanja rii orgum kan
untuk imenarik dan mentjari pen, Gruh dari kalangan umat islam : Sulawesi ...

Buku materi pelengkap penataran

(3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama
dan kepercayaannya. (4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan
kepada orang lain. B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab : (1) Mengakui ...

Bahan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara

Untuk maksud itu Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang
diatur dengan undang-undang (Pasal 3 1 ayat (2)). Sistem Pendidikan Nasional
diatur ...