Sebanyak 23 item atau buku ditemukan

Reformasi ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 1945

kajian ringkas dan interpretasi teoretis

Indonesia's economic system according to the 1945 Constitution.

mendapat penamaan sebagai ekonomi tanpa pasar. Tetapi melalui manipulasi
konsep, dapat diciptakan satu situasi sedemikian, sehingga diperoleh bentuk
ekonomi yang disebut sebagai pasar bayangan, pseudo-market mecnanism,
seperti ...

Pancasila dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar 1945

Kita mengakui bahwa titik berat dalam Pembangunan Jangka Panjang adalah
pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai
keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri. Ini berarti bahwa
sebagian ...

Memahami makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut historis, filosofis, idiologis, dan konsepsi nasional

Analysis on preamble of the Indonesian 1945 Constitution.

Analysis on preamble of the Indonesian 1945 Constitution.

Sari pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya

Study and teaching of Pancasila, the state philosophy of Indonesia, and the Indonesian 1945 Constitution.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, hubungan ... (3) Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan
keimanan dan ...

Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa: Dilengkapi Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya. (perubahan ke-4 disahkan 10 Agustus 2002) 3 . Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang ...

Administrasi dan manajemen pemerintah negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya

Public administration and central-local government relations in Indonesia with reference to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

Yang mengusahakan satu sistem pengajaran nasional adalah dimulai dari MPR
dalam ketetapannya mengenai GBHN yang antara lain memuat pedoman
tentang pendidikan. Kemudian Presiden bersama DPR membuat undang-
undangnya ...