Sebanyak 34 item atau buku ditemukan

Hukum tata negara Republik Indonesia

pengertian hukum tata negara dan perkembangan pemerintahan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945 hingga kini

Constitutional law of Indonesia.

Constitutional law of Indonesia.

Hak-hak dasar manusia dan pantja-sila negara Republik Indonesia

Buat satu Naam- looze Vennootschap atau perseroan terbatas jang didirikan
menurut undang-undang Hukum Niaga (Wetb. v. Koophandel), sifatnja sebagai
rechtspersoon itu diatur chusus menurut undang-undang itu dan untuk ...

Putusan nomor 2/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Decision of Indonesian Constitutional Court concerning judicial review on law on information and electronic transaction.

Decision of Indonesian Constitutional Court concerning judicial review on law on information and electronic transaction.

Tela'ah kritis dasar falsafah negara Republik Indonesia dalam perspektif aqidah Islam

infaq pemikiran bagi para mujahid dakwah

Kumpulan naskah kerjasama antara kepolisian negara Republik Indonesia dengan kepolisian negara asing dan organisasi internasional periode

Cooperation agreements between the Indonesian National Police with the international organizations in fighting the crimes; collection of memorandums.

Cooperation agreements between the Indonesian National Police with the international organizations in fighting the crimes; collection of memorandums.

Sistem administrasi negara Republik Indonesia (SANRI)

Partai Kristen Nasional Indonesia 3. Partai Nasional Indonesia 4. Partai Aliansi
Demokrasi Indonesia 5 . Partai Kebangkitan Muslim Indonesia 6. Partai Umat
Islam 7. Partai Kebangkitan Umat 8. Partai Masyumi Baru 9. Partai Persatuan
Pembangunan 10. Partai Syarikat Islam Indonesia 11. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 12. Partai Abul Yatama 13. Partai Kebangsaan Merdeka
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa 15. Partai Amanat Nasional 16. Partai
Rakyat Demokratik 17.