Sebanyak 716 item atau buku ditemukan

SKJ: Islam Untuk Manusia Unggul

Islam tidak datang hanya dengan ajaran melulu melangit, tapi juga tata aturan dan ajaran yang membumi. Tidak hanya membahas tentang ketuhanan semata, tetapi juga menjelaskan bagaimana tata cara beribadah, berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari, bersikap dalam pergaulan sesama manusia, bertransaksi ekonomi hingga hukum perdata dan pidana atas tindakan Semua itu terangkum dalam syariat Islam dengan fikih, tauhid dan akhlak sebagai cabangnya. --- PPIM UIN Jakarta Prenadamedia Group

Islam tidak datang hanya dengan ajaran melulu melangit, tapi juga tata aturan dan ajaran yang membumi.

Sistem ekonomi tradisional sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap lingkungannya daerah Sulawesi Selatan

Massorong berarti menyorong/menghanyutkan sesuatu im tuk tujuan
persembahan. ... Setelah datang agama Islam di Daerah tersebut, prinsip
distribusi yang berdasarkan Agama dikenal dengan ; Massi- dekka yaitu
memberikan sesuatu ...

Sistem ekonomi tradisional sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan daerah Sumatera Barat

On the traditional economic system as a phenomenon of social response to the environment in West Sumatra Province.

Bentuk pendistribusian lain yang dilandasi prinsip keagamaan adalah infaq,
wakaf dan sedekah. ... Ketiga cara ini sebetulnya mempunyai hakekat yang
sama, yaitu menyerahkan sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki untuk
tujuan- tujuan yang mengandung nilai keagamaan. ... Infak, wakaf dan sedekah
ini merupakan kegiatan amal yang disarankan oleh agama Islam yang jumlah
dan takarannya ...

Hak-hak dasar manusia dan pantja-sila negara Republik Indonesia

Buat satu Naam- looze Vennootschap atau perseroan terbatas jang didirikan
menurut undang-undang Hukum Niaga (Wetb. v. Koophandel), sifatnja sebagai
rechtspersoon itu diatur chusus menurut undang-undang itu dan untuk ...

1. Dokumen kesepakatan nasional tentang program aksi penanganan dan pengelolaan tenaga kerja migran Indonesia dengan pendekatan hak asasi manusia, 2. Konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya, 3. UU no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri