Sebanyak 328 item atau buku ditemukan
On economic policy and conditions in Kabupaten Indragiri Hilir; papers.
Saat sekarang menjabat sebagai Pimpinan Perusahaan Harian Riau Mandiri,
Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Berkah Dana Fdhalillah Air
Tiris Kampar, Dosen luas Biasa pada Universitas Riau dan Sekolah Tinggi Ilmu ...
ideologi dan pengelolaan
Management system of cooperative societies in Indonesia.
Di lndonesia "dari sisi lndonesia" pemikiran ke arah itu berkembang misalnya
dengan ide tentang Sistem Ekonomi Pancasila yang berkembang menjadi
Sistem Ekonomi Kerakyatan maupun dari "sisi lslam" dengan gerakan Bank
Syariah dan ...
Cara yang bisa dilakukan diantaranya dengan Sistem konvensional (bunga)
maupun Syariah (bagi hasil). Sebagai koperasi dengan core business simpan
pinjam, maka KSP/USP harus memiliki modal yang cukup besar, dan dalam ...
... Umar Gg. Santiadji 50 Penangahan Tanjung Karang, Lampung. . Majarno
Dinas Perkebuman UPP Teh Pulosari Pemalang, Jateng. . Yan.S.Zakaria :
Kampung I No 7 RT.007 Skayu, Sumsel. 57. A. Hakim MZ. : Fakultas Syariah
35.96 IAIN ...
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia nomor: 10/Per/M.KUKM/II/2007
Complementary documents for financial aid for cooperative societies and small-sized business in Indonesia.
Complementary documents for financial aid for cooperative societies and small-sized business in Indonesia.
tahap kefahaman dan penerimaan masyarakat di Kuala Lumpur
kajian di Koperasi Muslimin Malaysia Berhad
Indonesian Minister of Cooperatives, Small and Medium-Scale Enterprise regulation concerning financial aid based on Islamic law for empowering women whose working in cooperative societies.
Indonesian Minister of Cooperatives, Small and Medium-Scale Enterprise regulation concerning financial aid based on Islamic law for empowering women whose working in cooperative societies.
Procedures to issue letter of credits for cooperatives according to Indonesian Ministry of Cooperatives, Small and Medium-Scale Enterprise regulation.
Adapun Dasar Pendirian Induk Koperasi Syariah BMT (Inkopsyah BMT) adalah: •
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1995 tentang ...