Sebanyak 33 item atau buku ditemukan

Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi "perbedaan dan pembedaan" karena alasan terentu yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Buku ini merupakan buku panduan bagi masyarakat yang mengalami atau tersandung masalah-masalah hukum pidana. Seperti mengalami penggeledahan, penangkapan, penyitaan benda, hingga menjadi tersangka dan terdakwa. Harapannya, buku ini bisa membangkitkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya jika mengalami masalah-masalah hukum seperti itu. Buku ini juga bisa dijakikan pegangan bagi anggota Polri, para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim--terutama yang masih baru atau pemula--dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana,
untuk hukum perdata ada hukum acara perdata. ... Hukum acara pidana
Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara
di badan ...

Himpunan lengkap Kuhper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

On Indonesian Civil Code, Criminal Code, and Criminal Procedure.

On Indonesian Civil Code, Criminal Code, and Criminal Procedure.

Kitab lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Indonesian civil code, civil procedural code, criminal code, criminal procedural code, and commercial code; includes related laws and regulations.

Indonesian civil code, civil procedural code, criminal code, criminal procedural code, and commercial code; includes related laws and regulations.

KUHP;Kitab Undang-undang Hukum Pidana & KUHAP;Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(2) Yang dimaksud dengan pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang
dimaksud dengan hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan
peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan
agama. (3) Semua anggota Angkatan Bersenjata juga dianggap sebagai pejabat
. Pasal 92 bis Yang dimaksud dengan pengusaha ialah tiap-tiap orang yang
menjalankan perusahaan. Pasal 93 (1) Yang dimaksud dengan nakhoda ialah
orang yang ...

Hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia

Comments on the Indonesian criminal procedure code in theory and practice from a human rights viewpoint.

Comments on the Indonesian criminal procedure code in theory and practice from a human rights viewpoint.

Pola dasar teori-asas umum hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana

Teori Hukum Acara Pidana Ilmu pengetahuan hukum biasanya berhubungan
erat dengan teori hukum. Oleh karena dalam mempelajari hukum tumbuh
berbagai pandangan yang setelah mengalami pengkajian menjadi lebih nyata
untuk diterima sebagai suatu "teori" tentang hukum sehingga terdapat kesan
bahwa teori hukum itu sama dengan ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu
pengetahuan hukum mengandung berbagai hasil pemikiran berupa teori-teori
hukum. Pandangan ...

Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, dan Permasalahannya

Ilustrasi

  • ISBN 13 : 9794140201
  • Judul : Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, dan Permasalahannya
  • Pengarang : Lilik Mulyadi,  
  • Kategori : HUKUM ACARA PIDANA
  • Penerbit : Pustaka setia
  • Klasifikasi : 345.075
  • Call Number : 345.075 LIL h
  • Bahasa : id
  • Penaklikan : xviii, 412h, 21cm
  • Halaman : 0
  • Open Library : http://openlibrary.org/books/OL16471955M/Hukum_acara_pidana
  • Ketersediaan :
    2015-28314-0016
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2015-28314-0015
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2015-28314-0014
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2015-28314-0013
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2015-28314-0012
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2015-28314-0011
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2015-28314-0010
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2015-28314-0009
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2012-4020-1-8
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2012-4020-1-7
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2012-4020-1-6
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2012-4020-1-5
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2012-4020-1-4
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2012-4020-1-3
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2012-4020-1-2
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2012-4020-1-1
    Tersedia di Pustaka Garegeh - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan