Sebanyak 229 item atau buku ditemukan

Dinamika kekuasaan

ekonomi politik Indonesia pasca-Soeharto

Process of economic and political changes in Indonesia since the fall of Suharto until the early period of Susilo Bambang Yuhoyono's administration.

Process of economic and political changes in Indonesia since the fall of Suharto until the early period of Susilo Bambang Yuhoyono's administration.

Dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan: sejarah, realitas dan tantangan menuju pemerintahan otonomi yang mandiri

25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
yang dikeluarkan bersama dengan UU No. 22/1999 memberikan pedoman
umum perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 30 DAU
adalah dana yang berasal dari APBN, dana ini dialokasikan kepada daerah
untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut di dalam kerangka implementasi
desentralisasi. 31 DAK adalah dana yang berasal dari anggaran pemerintah
pusat dan ...

Jurnal dinamika hak asasi manusia

Tetap ada persoalan dengan g komunikasi antar pengadilan c masyarakat Sejak
Perang Dunia Kedua beli kasus perkosaan yang dibawa 1 pengadilan sebagai
kejahatan perang. Sebuah pengadilan intemasion memakan biaya yang luar
bias. untuk membayar biaya peradil (hakim, jaksa, pembela dll). 1 sifatnya
intemasional, maka p berasal dari berbagai negara, 1 kesulitan komunikasi
antara kc dan personil pengadilan; Tidak relevan untuk kekerasar tertiadap
perempuan-karena ...

Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

48 5. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (
Outsourcing) .................................................................... 49 E. LATIHAN DAN TUGAS
KELOMPOK ...................................................................... 55 F. REFERENSI.

Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)

Diskusi mengenai keputusan diskresi, dalam berbagai kesempatan baik perbincangan mengenai bagaimana diskresi dapat dilakukan, siapa yang dapat menerbitkan keputusan diskresi serta batasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan diskresi memang sudah cukup banyak dilakukan, akan tetapi bagaimana suatu keputusan diskresi tersebut dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan bahkan lebih jauh bagaimana keputusan diskresi diuji keabsahan dan legalitasnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara masih jarang ditemukan. Bahkan di kalangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri, masih jarang memikirkan apakah suatu keputusan yang diujinya adalah keputusan diskresi atau bukan. Sesuai dengan judulnya, buku ini bersifat memberikan gambaran secara khusus tentang keputusan diskresi dalam aplikasinya di Pengadilan Tata Usaha Negara

... kebebasan berkontrak. Falsafah ini ternyata justru menimbulkan penderitaan
bagi manusia, karena ia mengakibatkan terjadinya eksploitasi oleh kelompok
masyarakat yang kuat terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Berdasarkan
28 ...