Sebanyak 1317 item atau buku ditemukan

Perbandingan perincian jumlah gedung sekolah dasar per propinsi/daerah program bantuan pembangunan sekolah dasar tahun 1974/75 dengan tahun 1975/76

Penyelidikan bahasa dan perkembangan wawasannya

Makin banyak informasi tentang mahasiswa sebagai peserta didik dapat
diperoleh melalui survai dan analisis kebutuhan makin baik dan komprehensif
suatu program dapat disusun dan dikembangkan. Adapun informasi-informasi
yang ...

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2008 beserta nota keuangannya

Departemen Penerangan. instansi pusat maupun di daerah, dan kenaikan gaji
pokok pegawai pada tahun 2006 rata-rata 15%; (4) penataan kepegawaian dan
peningkatan fungsi pelayanan publik di Provinsi NAD setelah tsunami; (5)
terselenggaranya pusat penilaian pegawai (assesment center) di Badan
Kepegawaian Negara (BKN); beberapa instansi pemerintah juga telah
menerapkan sistem assesment center sebagai metode untuk menilai dan
mengukur potensi pegawai dan ...

Persepsi lokal dan prospek implementasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

aspek kewenangan pemda dan keuangan daerah

Political perspective on the implementation of Indonesian law on local government of Aceh.

323-341. Buku ini dapat memberikan referensi bagaimana mediasi internasional
dan pemberian otonomi kepada sebuah komunitas yang hidup dalam teritori
tertentu yang memiliki etnisitasjtepercayaan, bahasa dan kebiasaan/adat tertentu
 ...

Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

konsep pemikiran dan pelaksanaan, suatu telaah kritis

Criticism on Indonesian law on international relations; results of a meeting.

Mempunyai kemampuan lobby mediasi bisnis. • Mampu membangun komunikasi
optimal dengan organisasi ekonomi multilateral, organisasi bisnis/pengusaha
potensial di negara bersangkutan. □ Harus bertype sebagai seorang fighter ...

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah laut

Suggestion to revise maritime law in Indonesia.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan Daerah
menurut UU ini mencakup kewenangan dalam seluruh pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang
lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, ...

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran ... serta nota keuangannya di depan sidang Dewan Perwakilan

Ditetapkannya UU tentang Advokat Tersusunnya | Tersusunnya | Tersusunnya |
Ditetapkan - Draft RUU Draft RUU Draft RUU nya UU Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat 21. Ditetapkannya UU tentang Jabatan Tersusunnya |
Tersusunnya ...

Pokok-pokok pikiran YLBHI tentang reformasi politik perburuhan nasional

The need for reform in industrial relations and labor affairs in Indonesia; recommendations of the Indonesian Legal Aid Foundation.

Akibat ketentuan tersebut akan merugikan buruh, yaitu: a) Tidak adanya
independensi lembaga arbitrasi dan mediasi, sehingga tidak akan efektif
membela kepentingan buruh tapi condong membela kepentingan pengusaha,
seperti halnya ...